Soal Gelar, Kraton Diminta Konsisten

Soal Gelar, Kraton Diminta Konsisten

YOGYA,seputarmetro.net - Panitia Khusus (Pansus) Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2017-2022 sudah memverifikasi bahwa Calon Gubernur yang diajukan Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengku Buwono X, sudah sesuai dengan Undang Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta (UUK). Pansus menyatakan bahwa tidak dikenal nama lain Sultan selain yang diatur dalam UUK, sehingga tidak dikenal lagi gelar internal atau gelar eksternal bagi Sultan. "Keputusan Pansus itu mengerangkai seluruhnya, sehingga tidak dikenal lagi gelar internal atau gelar eksternal. Ini memberi harapan agar ke depan pelaksanaan UUK harus secara murni dan konsekuen. Karena harus ada konsistensi, tidak bisa jika kemudian satu nama berlaku di sini, tapi di luar proses pengisian jabatan digunakan nama lain,” kata Wakil Ketua Pansus Penetapan Arif Noor Hartanto, Selasa (25/7). Menurut Inung, sapaan Arif, Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 UUK menyatakan tegas: Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono. "UUK pun tegas mencantumkan poin persyaratan pengisian jabatan Gubernur, yaitu bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur. Menyangkut nama dan gelar Sultan, prinsip dasar UUK itu tunggal. Rezim UUK tidak mengenal nama dan gelar untuk proses penetapan serta nama dan gelar lain untuk internal. UUK mengatur bahwa gelar Sultan yang bertahta mutlak adalah seperti yang tercantum dalam Ketentuan Umum itu,” ungkapnya. Pernyataan senada diutarakan dosen Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Dardias Kurniawan. Menurutnya, pendapat tentang pemilahan internal dan eksternal Kraton terkait gelar sangat membingungkan. Ketika UUK disahkan, yang prosesnya melibatkan Kraton, sebenarnya Kraton sudah menyerahkan urusan internalnya kepada NKRI. "Tidak ada lagi pemilahan internal dan eksternal dan kasus perubahan gelar ini adalah yang paling konkret. Sultan bahkan tidak memiliki independensi untuk mengubah gelarnya sendiri karena rambu-rambu regulasi yang demikian ketat,” kata kandidat Doktor di Australian National University ini. (leh)

Sebelumnya Tahun Ini, Calhaj DIY 3.258 Orang
Selanjutnya Mobil Tabrak Motor, Kaki Winarti Tersangkut Persneling